Sekjen PBB Bantah Terima Laporan HAM Papua, Separatis OPM Lakukan Kebohongan

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric

Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali membuat ulah, dengan menipu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). OPM menyebutkan dan berkoar-koar bahwa telah mengirimkan sebuah laporan resmi terkait pelanggaran HAM berat yang dilakukan Indonesia di Papua kepada PBB. Namun, hal ini dengan tegas dibantah PBB dengan menyebutkan tak pernah ada satu lembarpun laporan yang dikirimkam kelompok separatis itu kepada mereka.

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric menyatakan pihaknya tidak pernah menerima dokumen mengenai laporan hak asasi manusia (HAM) dari kelompok anti pembangunan Papua. Hal itu disampaikan Dujarric dalam press briefing di markas PBB di New York, Rabu 1 Juni.

“Sekjen PBB tidak pernah menerima dokumen apa pun terkait laporan HAM Papua,” tegas Dujarric sebagaimana disampaikan keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI dan situs resmi PBB, Kamis (2/6/2016).

Pernyataan jubir PBB tersebut disampaikan terkait informasi yang beredar yang mengklaim Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon telah menerima laporan pelanggaran HAM di Papua dari perwakilan OPM.

Dokumen tersebut dilaporkan diserahkan Ketua Asosiasi Lembaga Non-Pemerintah Kepulauan Pasifik (PIANGO) Emele Duituturaga kepada Sekjen Ban Ki-moon pada kesempatan World Humanitarian Summit yang berlangsung pada 23 sampai 24 Mei di Istanbul, Turki.

Dujarric juga mengklarifikasi bahwa Sekjen PBB tidak pernah melakukan atau mengagendakan pertemuan dengan perwakilan Papua Barat dalam KTT di Turki seperti yang diinformasikan oleh kelompok anti pembangunan Papua tersebut.

Pemerintah Indonesia melihat informasi tersebut sebagai salah satu dari sekian banyak kebohongan kelompok anti pembangunan Papua kepada publik. Sebelumnya, foto bersama Sekjen PBB yang dilakukan secara singkat dan tidak terjadwal di sela pertemuan di Turki telah diklaim sekelompok organisasi sebagai sebuah kesempatan penyerahan laporan mengenai situasi HAM di Papua.

Hingga kini kelompok  separatis OPM terus melakukan propaganda dan agitasi untuk merusak citra Indonesia di mata dunia. OPM dengan bantuan dan sokongan dana dari sejumlah negara Barat yang menginginkan Papua lepas dari kedaulatan Indonesia, menjadikan masalah HAM sebagai senjata ampuh mereka dalam menarik simpati dunia.

Indonesia menurut mereka telah melakukan pembantaian di Papua dengan korban hingga ratusan ribu. Selain itu Indonesia juga dituduh melakukan politik isolasi dengan menghalangi pers mengunjungi Papua. Tapi semua tuduhan tersebut hingga kini tak pernah terbukti satupun. Sejumlah negara yang penasaran dengan kondisi Papua bahkan telah melakukan kunjungan ke wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Artikel asli

Militer Australia Minta Maaf kepada Panglima TNI

Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo

MILITER Australia melalui Marsekal AU Mark Binskin mengirim surat permohonan maaf kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait penghinaan Pancasila. Surat dikirim pascapenghentian kerja sama sementara antara Indonesia dan milter Australia, Australian Defence Force (ADF).

"Akhirnya beliau mengirim surat kepada saya, permohonan maaf," ujar Gatot di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/1).

Gatot menuturkan, militer Australia akan memperbaiki kurikulum tersebut dan menginvestigasi hal yang diduga memicu penghentian kerja sama.

"Mereka juga akan mengirimkan surat kepala staf angkatan (chief army Australia) kepada Kasat dan kepada saya," tutur dia.

Sementara itu, Panglima TNI mengirim surat balasan. Panglima mengucapkan terima kasih atas permintaan maaf militer Australia.

"Kita hentikan dulu program tersebut dan akan dilanjutkan pembicaraan setelah hasil investigasi," ucap dia.

Indonesia menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia. Beredar kabar, ada materi yang menghina Indonesia di tempat pelatihan militer Negeri Kanguru.

ABC Australia yang mengutip salah satu media nasional menyebutkan, Indonesia menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia meliputi sejumlah aspek.

Rabu (4/1), Kopassus diketahui tengah melakukan latihan bersama di pangkalan Special Air Service (SAS) di Perth.

Mengutip Kadispen AD Mayor Jenderal Wuriyanto dari keterangan ABC, belum bisa dipaparkan alasan penghentian sementara ini. Namun, Wuriyanto mengakui ada naik turun dalam kerja sama dua negara.

Berdasarkan informasi, ada laporan seorang instruktur Kopassus yang merasa terhina dengan materi yang dipajang di tempat pelatihan itu. Materi itu dianggap merendahkan prinsip Pancasila.

Selain itu, ada pula penemuan anggota Kopassus mengenai buku pelajaran untuk markas SAS yang merendahkan militer Indonesia.

Artikel asli

Papua, Indonesia dan Amerika dengan Belanda

Buku  karya Nicolaas Jouwe bertajuk : Kembali ke Indonesia : Langkah, Pemikiran dan Keinginan ini berkisah tentang seorang pria berusia 89 tahun, yang dulunya merupakan salah satu pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sisi menarik dari buku ini, adalah pertemuan Jouwe dengan Kennedy pada 1962, yang kita tahu Kennedy bersepakat dengan Bung Karno agar Belanda secepatnya melepas Papua kembali ke tangan Indonesia.

Menurut pengakuan Jouwe, pertemuan dengan Kennedy inilah yang kelak jadi salah satu pertimbangan mengapa akhirnya memutuskan kembali bergabung dengan NKRI.

Yang mengesankan Jouwe adalah, Kennedy bertanya apakah Jouwe tahu tentang sejarah Papua dan sudah berapa lama Jouwe tahu Papua masuk dalam orbit koloni Belanda. Dan dengan lugunya Jouwe menjawab, tidak tahu. Karena yang Jouwe tahu melalui sejarah yang dia pelajari di sekolahnya, lebih banyak tentang sejarah Belanda, tentang geografinya Belanda, berapa banyak sungainya dan gunung yang ada di Belanda. Tapi sejarah Papua itu sendiri Jouwe mengaku terus terang kepada Kennedy tidak tahu.

Nicolaas Jouwe, mantan pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM),  

Di sinilah aspek menarik dari Kisah Jouwe ketika bertemu Presiden Kennedy. Kennedy justru yang memberitahu Jouwe bahwa itulah politik kolonial Belanda. Mengapa sejarah Papua itu sendiri tidak diberitahukan kepada masyarakat Papua? Karena Belanda tahu Papua itu sangat kaya akan emas, perak dan tembaga.

“Belanda tidak mau orang dari luar masuk ke situ. Belanda ingin menjaga agar orang dari luar tidak masuk ke Papua untuk menguasai Papua,” begitu kata Kennedy kepada Jouwe.

Bahkan Kennedy juga mengatakan bahwa Pemerintah Belanda mempropagandakan bahwa Pulau Papua penuh dengan berbagai macam penyakit berbahaya seperti malaria dan lain-lain. Belanda bahkan menakut-nakuti bahwa barangsiapa datang ke Papua pasti akan mengalami kematian. Singkat cerita, Belanda lakukan propaganda macam itu agar orang tidak berani berkunjung ke Papua.

Dari kisah tersebut tersirat memang Kennedy sepenuhnya mendukung integrasi Papua kepada Indonesia. Dan pertemuan Jouwe dengan Kennedy ketika itu, justru dalam rangka membujuk Jouwe agar setuju Papua jadi bagian dari Indonesia.

Bisa dimengerti jika pertemuan dengan Kennedy tersebut bersifat rahasia, karena Jouwe ketika itu dalam kapasitas sebagai penasehat dan anggota Kerajaan Belanda dalam perundingan Belanda dan Indonesia. Sehingga posisi resmi Jouwe justru berada di pihak kepentingan pemerintah kolonial Belanda.

John F Kennedy (Presiden Amerika Serikat) dan Soekarno (Presiden Indonesia)

Jika kita amati saat ini, tak pelak merupakan ironi sejarah. Kennedy, Presiden Amerika justru berada satu haluan dengan Bung Karno dan pemerintah Indonesia yang dalam periode 1960-1963 justru sedang gencar-gencarnya memperjuangkan kembalinya Papua ke tangan Indonesia. Sedangkan Jouwe yang notabene putra Papua, malah mendukung Belanda, dan setuju bujukan Belanda untuk mewacanakan Papua Merdeka sebagai kontra isu terhadap perjuangan Indonesia merebut Papua atau Irian Barat.

Dalam buku tangan-tangan Amerika, karya Hendrajit dan kawan-kawan, terungkap bahwa keputusan Kennedy menekan Belanda agar melepas Papua, pada akhirnya memicu kemarahan para pengusaha tambang di Amerika yang dikuasai oleh dinasti Rockefeller, karena lepasnya Belanda dari Papua, telah mengacaukan semua rencana-rencana bisnis jangka panjang pengusaha-pengusaha Tambang Amerika, Inggris dan Belanda yang sudah disiapkan saat itu.

Sehingga Kennedy dan Bung Karno, praktis sejak saat itu dinyatakan sebagai musuh bersama yang harus disingkirkan. Ketika Kennedy tewas terbunuh di Dallas, Texas, pada 1963, Presiden Lyndon B Johnson yang menggantikan Kennedy, menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih bermusuhan terhadap pemerintahan Bung Karno.

Penggalan kisah pertemuan dan percakapan Nicolaas Jouwe bersama Kennedy, semakin memperkuat berbagai studi sejarah sebelumnya yang menyatakan bahwa Kennedy memang sepenuhnya mendukung lepasnya Papua dari Belanda, dan mengembalikannya kepada Indonesia.

New York Agreement (15 Agustus 1962)

Terbukti bahwa pertemuan bersama Kennedy tersebut dilangsungkan setelah Perjanjian Belanda dan Indonesia ditandatangani di New York 15 Agustus 1962 mengenai Papua Barat. Sedangkan pertemuan Jouwe dengan Kennedy berlangsung pada 16 September 1962.

Namun Jouwe sejak 1961, jadi setahun sebelum bertemu Kennedy pada 1962, praktis sudah bermukim di Belanda. Hanya karena dijanjikan jadi presiden Papua, Jouwe malah ikut merintis terbentuknya OPM, seraya tetap menjadi Pejabat Negara Pemerintahan Belanda, dan menjadi perutusan pemerintahan Kerajaan Belanda ke Amerika untuk menghadiri sidang-sidang di Perserikatan Bangsa-Bangsa mewakili Pemerintahan Belanda.

Menurut pandangan Jouwe yang tidak dipahami anak-anak Muda Papua sekarang, Papua sejatinya sudah masuk Indonesia secara resmi melalui New York Agreement pada 15 Agustus 1962 di mana dinyatakan bahwa Belanda harus serahkan West Papua kepada Indonesia.

Dengan demikian, niat baik Jouwe untuk bertemu masyarakat Papua dan menjelaskan sejarah ini, patut kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena secara gamblang Jouwe mengatakan, hanya melalui cara inilah penderitaan masyarakat Papua akibat hasutan kelompok tertentu dapat segera diakhiri.

Artikel asli