Benny Wenda dan Papua

Tentu kita bertanya siapa Benny Wenda sebenarnya? Pahlawan atau Penjahat? Jawabannya bisa berbeda dan menarik jika kita memahami sepak terjangnya dan melihat apa yang dilakukannya terhadap Papua.

Benny Wenda pernah ditangkap ditangkap dan dipenjara atas kesalahannya merencanakan penyerangan sebuah kantor polisi dan membakar dua toko dalam kerusuhan tahun 2000.

Saat ini Benny dalam pengasingan dan pelariannya meminta suaka ke Inggris dan menjadi warga negara Inggris. Dari sinilah Wenda mulai mengkampanyekan free west Papua dan menjual isu-isu tentang Papua.

SIAPA BENNY WENDA?

Sebuah sumber terpercaya dari Oxford secara mengejutkan menyampaikan informasi sebenarnya yang terjadi bagaimana Benny Wenda telah mendapatkan banyak manfaat dari kisah bohong yang disampaikannya ke dunia luar tentang Papua. Dengan memberikan semacam orasi bersama LSM dan bergabung di banyak festival seni dan budaya, Benny Wenda hanya memberikan kisah kebohongan tentang Papua. Keuntungan yang didapatkan Benny Wenda tentu berkaitan erat dengan keberlangsungan hidupnya di Inggris, terutama keuntungan ekonomi bahkan keuntungan politik demi pencapaian ‘pleasure principle’.

Keuntungan ekonomi yang dapat dieksploitasi oleh Benny Wenda adalah dengan cara terhindar dari Uang Wajib Pajak di Inggris karena klaimnya sebagai pencari suaka. Hidup menetap di Inggris tentulah sangat sulit, sehingga tidak ada cara lain selain ‘berjualan’ tentang isu Papua. Melalui penggalangan dana haram bersama LSM berupaya membohongi warga Inggris, agar ia dapat menikmati makan siang gratis dari uang Wajib Pajak Inggris, dan membesarkan keluarganya di Inggris.

Teori Adler tentang Fictional Finalism mengatakan bahwa kehendak seseorang dipengaruhi oleh setiap tindakan mereka dan juga oleh pengalaman di masa lampau yang telah dilalui, yang mana akan mendorong suatu usaha untuk merealisasikan suatu kehendak. Perasaan inferioriti yang terdapat pada seseorang akan menjadi dorongan agar individu mencapai keinginan superioritas.

Benny Wenda yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin free west Papua memiliki sisi psikologis yang dapat memainkan peran sebagai orang licik dengan tampang wajah polos. Yang pada akhirnya banyak orang merasa kasihan dan mendukung dirinya sebagai korban kejahatan dari pemerintah Indonesia. Padahal Benny Wenda cukup cerdik dengan menciptakan pembenaran melalui cerita-cerita hidupnya di masa lalu selama di Papua. Benny Wenda mengklaim sebagai satu-satunya orang yang memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin Papua yang peduli tentang masa depan Papua. Keadaan ini tentu menjadikannya sebagai orang yang superioritas.

Sejalan dengan itu, masyarakat Papua saat ini telah dapat memilah mana yang benar dan salah. Isu-isu Papua sudah bukan merupakan barang aneh yang memang banyak dijual oleh kelompok-kelompok pro Papua Merdeka. Padahal apa yang mereka gambarkan sebenarnya sangat jauh dari kebenaran apa yang terjadi di Papua saat ini.

Artikel asli

Pindah Sekretariat, KNPB Wamena mulai aktif kembali

Perpindahan Markas Sekretariat KNPB Wamena dilaksanakan tanggal 29 Januari 2017 kemarin, Hal ini sesuai dengan hasil rapat pada tanggal 16 Januari 2017 di rumah Kos-kosan (milik kampus STT Direktorat Wamena) Distrik Wamena Kab Jayawijaya.

Simeon Daby (Ketua KNPB Wamena)

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Simeon Daby sendiri dengan diikuti -+ 20 orang simpatisan KNPB wamena. Seperti keterangan yang disampaikan langsung oleh Simeon Daby pada wartawan melalui telepon selulernya pagi tadi.

“Ya memang  kita pindah markas pada tanggal 29 Januari 2017, Markas KNPB yg saat ini berada di wamena akan kita pindahkan ke kampung Abusa Distrik Kurulu”, jelas Simeon.

Setelah ditanyakan persiapan apa saja yang dilakukan oleh pihaknya dalam pelaksanaan perpindahan Markas ini, Simeon menjawab bahwa pihaknya mengerahkan seluruh anggota KNPB Wamena agar saling membantu dalam penyelenggaraan perpindahan Markas ini.

Simeon juga menjelaskan bahwa ada beberapa hasil pertemuan yang telah disepakati yaitu sebagai berikut : pertama menurutnya ialah fokus terhadap perpindahan di Markas yang baru; kedua ialah penggalangan dana guna pembiayaan KNPB pusat untuk lobi-lobi ke luar negeri, dana tersebut bisa meminta pada pejabat Pemerintah Kab. Jayawijaya yang saat ini selalu mendukung mereka dan bisa melalui pedagang asli Papua yang wajib setor sebagian penghasilan mereka pada KNPB; ketiga, himbauan bagi para simpatisan KNPB diharapkan mulai sekarang lebih aktif lagi dalam mendukung perjuangan KNPB dan selalu memperhatikan keamanan dirinya sendiri agar tidak diketahui pihak keamanan serta mengharapkan bagi para simpatisan KNPB terhindar dari penangkapan aparat keamanan; keempat, buat pelanggaran HAM sebanyak-banyaknya agar dunia internasional dapat melihat bahwa pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh aparat NKRI, seperti contoh bunuh orang-orang yang tidak mau bergabung dengan KNPB dan yang tidak mau setor uang mereka pada KNPB.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Simeon Daby (Ketua KNPB Wamena), Melianus (lawan) Wantik (Koordinator Umum KNPB Wamena), Bapak Rince Asso (kepala suku Lapago sekaligus perwakilan dari DAP Lapago), Perwakilan anggota PETAPA dan Para simpatisan KNPB Wamena.

Goliat Tabuni : Tidak ada pembentukan Negara Transisi di Markas Victoria, itu OMONG KOSONG!!!

Telah gagal untuk memerdekakan Papua, ULMWP dan KNPB kembali berusaha melakukan aksi-aksi kebohongan lagi. Kali ini, yang dilakukan ULMWP dan KNPB adalah mencoba membentuk negara transisi. Namun usaha mereka secara tegas ditolak oleh Panglima TPN/OPM, Jenderal Goliat Tabuni dengan alasan, Negara transisi sudah dilakukan dan diakui dunia serta struktur organisasi  pemerintahan sudah ada dalam Kongres TPN OPM Tingginambut.

Goliat Tabuni

Hal itu dibenarkan oleh Jenderal Goliat Tabuni ketika dihubungi melalui telefon oleh redaksi. Menurut Goliat, tidak ada dalam satu negara melakukan dua kali pembentukan negara transisi, dan selain itu dia juga menegaskan bahwa kongres Tingginambut telah sah dan diakui dunia.

“Tidak ada di negara ini melakukan dua kali pembentukan negara transisi. Saya yang buka kongres Tingginambut pertama kali, konggres tingkat tinggi TPN OPM, mereka (KNPB, ULMWP) bentuk kongres tetapi mereka sudah baca proklamasi bintang kejora dimana?,” Tutur Goliat.

Selain itu Goliat juga menjelaskan bahwa sebelumnya kongres yang dilakukan oleh KNPB dan ULMWP di Koyawage telah dianggap gagal.

“Mereka mencoba lagi membentuk negara transisi di Victoria, semua itu omong kosong dan tidak akan di terima PBB. Tiga nama yang diajukan menjadi calon presiden itu, mereka tidak mempunyai idiologi dan landasan negara, mereka itu omong kosong. Semua orang mengenal saya, mereka membuat kongres tetapi setelah dunia lihat dan tidak ada nama saya di dalam maka semua ditolak, mereka ini penipu jual nama saya. Mereka ini tidak tau sejarah, mereka lakukan itu apakah bintang kejora atau keondoan?,” Tanya Goliat.

Goliat melanjutkan, bahwa apabila KNPB dan ULMWP berani membatalkan kongres Tingginambut, berarti Goliat Tabuni akan melakukan hukum lembaga tertinggi untuk menindak lanjuti KNPB dan ULMWP.

“Buctar tabuni, Victor Yeimo dan Seby Sembom itu omong kosong, mereka sudah makan masyarakat punya uang, Gubernur punya uang dan makan uang 16 kabupaten, jadi mereka malu, sehingga buat alasan segala macam, mereka itu DPO,” Ucap Goliat.

Dalam ketersinggungannya, Panglima TPN/OPM Jenderal Goliat Tabuni akhirnya mengeluarkan peryataan resmi yang menolak adanya pembentukan negara transisi, karena negara transisi sudah dibentuk sejak lama.

“Jadi mereka yang bintang kejora ini akan dikubur. Dan mereka yang membentuk negara transisi akan tetap kalah,” Ungkap Goliat.

Artikel asli

Sudah tidak aman, KNPB dari Waena pindah rapat ke Depapre

KNPB mulai menunjukkan aktivitas kembali, biasanya mereka melaksanakan rapat, pertemuan maupun aksi di sekitaran daerah Waena (Perumnas 3 dll), kali ini mereka tampak mulai berhijrah ke wilayah Depapre.

Jayapura-KNPB mulai menunjukkan pergerakannya kembali. Organisasi pendukung Papua Merdeka pimpinan Victor Yeimo ini kembali melaksanakan upaya-upayanya dalam rangka menebar isu dan kebohongan tentang perjuangan Papua Merdeka. Menurut penuturan Kapolres Jayapura AKBP Gustav Urbinas, telah didapatkan informasi dari anggota Polres Jayapura di lapangan bahwa telah terlihat pergerakan lima orang aktivis KNPB dari Asrama Kampung Vietnam menuju ke wilayah Depapre pada Jumat (27/1) pukul 03.00 WIT.

Kapolres Jayapura AKBP Gustav Urbinas

Menurut laporan anggota di lapangan, sekitar pukul 03.00 WIT dini hari tadi, telah terlihat pergerakan lima orang anggota KNPB yang berada di wilayah Asrama Kampung Vietnam. Dilihat dari pergerakannya, mereka menuju ke arah wilayah Depapre.” Kapolres Jayapura, AKBP Gustav Urbinas angkat bicara.

Dari hasil penyelidikan anggota dengan menyamakan wajah yang terlihat tadi malam dengan data kelompok KNPB yang pernah ditahan di Polres Jayapura, maka dapat diketahui identitas kelima orang tersebut sebagai berikut :

1. Maikel Awom.

2. Angki Rumaropen.

3. Patris Wenda.

4. Welius Kogoya.

5. Alfrian Wanimbo

Pada aksi demonya yang terakhir tanggal 19 Desember 2016 lalu, KNPB mendapat pukulan telak oleh gabungan aparat keamanan. Pada hari itu, Gabungan aparat keamanan yang terdiri dari Polresta Jayapura dan Kodim Jayapura telah melaksanakan razia ke Asrama Uncen Perumnas III Waena yang disinyalir sebagai markas, tempat pertemuan dan rapat anggota KNPB wilayah sekitar Jayapura. Dari hasil razia tersebut ditemukan dokumen-dokumen tentang KNPB berikut rencana kegiatan mereka selama tahun 2017 ini. Selain razia di Asrama Uncen, Aparat keamanan juga berhasil menggagalkan dan membubarkan aksi demo KNPB pada hari itu di beberapa titik di Kota dan Kab Jayapura.

Berangkat dari kejadian itu, KNPB merasa tidak aman lagi untuk melakukan aktivitas di sekitaran Asrama Uncen Perumnas III Waena. Mereka khawatir akan diadakan razia maupun inspeksi mendadak oleh aparat kepolisian. Demi lancar, aman dan terjaganya rahasia kegiatan mereka, para aktivis KNPB tersebut melaksanakan manuver dengan melaksanakan pertemuan untuk perencanaan kegiatan mereka di luar wilayah Waena, dan dari informasi yang didapat tadi malam mengarah ke wilayah Depapre.

Informasi terpisah dari dokumen KNPB yang ditemukan pada saat razia tanggal 19 Desember 2016 lalu, bahwa pada triwulan pertama tahun 2017 ini akan dilaksanakan rapat oleh KNPB Jayapura. Di dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai penetapan calon pengganti panglima sdr. Dani kogoya yang telah meninggal di Vanimo tahun 2013 lalu dan rencana pembuatan monumen/tugu di salah satu wilayah di papua untuk mengenang tokoh pejuang yang telah meninggal (contoh : Mako Tabuni, Dani kogoya dll).

Menurut informasi sebelumnya, KNPB dan Fraksi dari ULMWP yang lain akan melaksanakan pertemuan di Markas Victoria PNG pada hari ini (27/1). Terdapat kemungkinan pergerakan tadi malam ada kaitannya dengan pertemuan tersebut. Kemungkinan besar setelah selesai melaksanakan pertemuan di Depapre mereka akan bergeser juga ke Markas Victoria untuk mengikuti pertemuan tersebut.

“Kami tidak akan tinggal diam, saya sudah perintahkan kepada anggota di lapangan untuk mengikuti dan menyelidiki kegiatan mereka di wilayah Depapre. Sesuai perintah Kapolda, kita pastikan tidak ada ruang sedikitpun untuk KNPB di Papua, terutama Kab dan kota Jayapura ini” tegaskan Kapolres Jayapura.

Fiji : Papua adalah bagian dari Indonesia, jangan diganggu gugat lagi

Perdana Menteri Fiji, Josaia Voreqe Bainimarama

Republik Kepulauan Fiji menyatakan bahwa posisi Fiji dalam persoalan Papua adalah mengakui Kedaulatan NKRI dan berkomitmen akan mengajak enam negara di Pasifik Selatan yang kemarin sempat menyerukan isu Papua untuk sepenuhnya mengembalikan persoalan tersebut kepada Pemerintah RI.

Fiji juga menegaskan bahwa tidak akan ikut campur dalam isu Papua. Bagi negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan ini, persoalan tersebut merupakan urusan kedaulatan sebuah negara yang tak bisa diintervensi negara lain. Komitmen itu terjadi dalam pertemuan bilateral antara DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan Perdana Menteri Fiji, Josaia Voreqe Bainimarama. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu dilakukan di sela acara Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-25 di Nadi, Fiji.

Dalam pertemuan ini, Fadli didampingi Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf, Yoseph Umar Hadi dan Desy Ratnasari, Dwi Aroem Hadiatie dan Duta Besar Indonesia untuk Fiji, Gary Rachman Makmun Jusuf.

Beberapa waktu lalu, beberapa negara di kawasan Pasifik terang-terangan mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Ada enam negara yang menyerukan kebebasan bagi Papua Barat yakni Kepulauan Pasifik-Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu. Mereka secara terang-terangan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam Sidang Umum PBB.

Direncanakan Josaia dalam waktu dekat akan bertemu dengan perdana menteri dari negara Solomon Island dan meyakini bahwa salah satu isu yang akan dibawa perdana menteri Solomon Island adalah tentang Papua. Namun, Josaia telah berkomitmen bahwa apapun yang terjadi, Fiji ingin mengembalikan isu itu kepada pemerintah RI. Pemerintah Fiji menginginkan tidak ada campur tangan terhadap kedaulatan masing-masing negara.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon

 “Jadi sikap dari pemerintah Fiji dalam persoalan Papua ini sangat baik dan mendukung pemerintah kita dan mendukung keutuhan wilayah dan integrasi negara Republik Indonesia. Ini yang saya kira harus kita jaga. Sehingga Fiji juga bisa menjadi komunikator bagi kita di negara-negara pasifik selatan,” ujar Fadli.

Selama ini sudah terjalin hubungan baik antara Kepulauan Fiji dan Pemerintah RI dalam berbagai bidang dan kerjasama bilateral.

Artikel asli

Palak Pedagang di Pasar, KNPB Wamena kumpulkan dana untuk Pertemuan Markas Victoria

Simpatisan KNPB Wamena melakukan aksi penggalangan dana dengan meminta-minta kepada pedagang masyarakat asli Papua di Pasar Misi Wouma. Kegiatan penggalangan dana tersebut diprediksi untuk memenuhi kebutuhan untuk Pertemuan di Markas Victoria PNG tanggal 27 Januari mendatang.

Wamena-Senin (23/1) telah didapatkan informasi mengenai kegiatan simpatisan KNPB Wamena di Pasar Misi Wouma dari pedagang yang berjualan di Pasar tersebut. Menurut keterangan yang tealh diberitahukan oleh sakah satu pedagang di Pasar Misi Wouma, sudah sejak hari minggu (22/1) kemarin banyak simpatisan KNPB Wamena yang datang ke Pasar Misi Wouma.

“Dorang su dari minggu kemarin sering datang ke sini, dorang minta uang ke pedagang di sini, dorang bilang akan datang lagi lusa kalo belum sanggup kasih sekarang” Yohanes, salah satu pedagang di Pasar Misi Wouma angkat bicara.

Pasar Misi Wouma Wamena

Menurut penuturan dari Yohanes, Simpatisan KNPB Wamena itu mendatangi semua pedagang asli Papua yang berdagang di Pasar Misi Wouma. Mereka meminta uang sumbangan untuk kegiatan KNPB pada pertemuan di Markas Victoria PNG tanggal 27 Januari yang akan datang. Apabila pedagang tersebut belum bisa memberikan sumbangan saat itu, mereka akan kembali lagi 3 sampai 5 hari kemudian. Dan apabila saat mereka kembali si pedagang belum bisa memberikan sumbangan, mereka mengancam akan merusak dagangan karena dicap sebagai penghianat.

“Dorang ancam tong kalo tong tra bisa kasih sumbangan, berarti tong adalah penghianat, tong tidak dukung Papua Merdeka. Dorang bakal bikin tong pu dagangan rusak” jelas Yohanes.

Selain meminta uang sumbangan, sekelompok orang simpatisan KNPB tersebut terlihat melakukan kegiatan belanja dalam jumlah banyak. Hal itu sangat jelas terlihat, karena orang-orang yang meminta sumbangan dan belanja tersebut menggunakan atribut KNPB (baju atau celana KNPB) dan selalu menyampaikan bahwa mereka dari KNPB. Dari kegiatan yang mereka lakukan, jelas mereka sedang bersiap-siap untuk melaksanakan kegiatan yang besar sehingga membutuhkan banyak uang dan bahan makanan.

Sungguh tidak terpuji apa yang dilakukan KNPB Wamena tersebut, demi kepentingan kelompok mereka sendiri, mereka tega memeras saudaranya sendiri. Para pedagang Pasar Misi Mouwa telah bekerja dan berusaha berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, tapi KNPB dengan enak nya memeras dan mengancam merusak barang dagangannya.

Mau bentuk Pemerintahan Transisi??? Apalagi kebohongan Benny Wenda ini...

Benny Wenda

Setelah lelah dengan upayanya untuk memasukkan ULMWP menjadi anggota tetap MSG yang selalu menemui kegagalan, Benny Wenda dkk (ULMWP) akhirnya melakukan manuver. Pada tanggal 27 Januari 2017 mereka akan mengadakan pertemuan di Markas Victoria PNG dengan agenda utama membentuk Pemerintahan Transisi West Papua.

Telah didapatkan informasi dari pihak Kepolisian dan pihak Bandara Sentani mengenai kedatangan beberapa simpatisan KNPB dari wilayah pegunungan ke Jayapura antara lain sebagai berikut :

1.                  Yotam Tabuni (KNPB Lanny Jaya)

2.                  Oktovianus Tabuni (KNPB Lanny Jaya)

3.                  Wene Wolok Hiluka (KNPB Baliem)

4.                  Waris Wetipo ( KNPB Baliem)

5.                  Melianus Yaluock Wantik alias Melawan Wantik alias Yaluock Molama (Humas KNPB selaku Komisi Diplomasi KNPB Pusat sebagai Koordinator lapangan dan Ketua Tim ULMWP wilayah adat Lapago)

6.                  Beberapa simpatisan lainnya yang belum dapat diidentifikasi.

Tercatat kedatangan mereka di Jayapura tidak dalam satu rombongan, mulai datang sejak tanggal 22 Januari 2017 hingga tanggal 23 Januari 2017 kemarin, dan mungkin akan berdatangan lagi sampai dengan mendekati hari pelaksanaan rapat. Sementara simpatisan yang sudah datang bermalam di Asrama Nayak 2 Tanah Hitam dan Sekretariat KNPB Pusat.

Pertemuan tanggal 27 Januari 2017 di Markas Victoria PNG tersebut akan dihadiri oleh 3 fraksi ULMWP (PNWP, WPNCL, NFRPB) dan KNPB sebagai  media dengan dua agenda utama yaitu Penyusunan Pemerintahan transisi West Papua, dan menanggapi surat Perintah Operasi (PO) dari Goliat Tabuni dan Mathias Wenda.

Dalam penyusunan Pemerintah Transisi tersebut mereka akan memilih pejabat-pejabat pemerintahan mulai dari Presiden hingga kabinet-kabinet nya. Tiga nama yang diajukan menjadi Presiden adalah BENNY WENDA (Jubir ULMWP), BUKHTAR TABUNI (Ketua PNWP) dan OTTO MOTE (Sekjen ULMWP).

Dengan diketahuinya informasi dan rencana pertemuan ini, pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak bandara dan perbatasan akan melaksanakan sweeping terhadap pergerakan mereka. Aparat kepolisian akan menyiagakan personelnya dan melaksanakan penyelidikan sebagai antisipasi rapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2017 besok.

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw

“Mulai tahun 2017 ini, kita tidak akan memberikan ruang bagi KNPB dan antek-anteknya. Saya mau sungguh-sungguh tangani mereka” tegas Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw.

Artikel terkait :

 Tidak ada ruang gerak bagi KNPB di Dunia terlebih di Papua

 Komisi I DPR RI desak pemerintah untuk tidak tegas OPM