Benny Wenda dan Papua

Tentu kita bertanya siapa Benny Wenda sebenarnya? Pahlawan atau Penjahat? Jawabannya bisa berbeda dan menarik jika kita memahami sepak terjangnya dan melihat apa yang dilakukannya terhadap Papua.

Benny Wenda pernah ditangkap ditangkap dan dipenjara atas kesalahannya merencanakan penyerangan sebuah kantor polisi dan membakar dua toko dalam kerusuhan tahun 2000.

Saat ini Benny dalam pengasingan dan pelariannya meminta suaka ke Inggris dan menjadi warga negara Inggris. Dari sinilah Wenda mulai mengkampanyekan free west Papua dan menjual isu-isu tentang Papua.

SIAPA BENNY WENDA?

Sebuah sumber terpercaya dari Oxford secara mengejutkan menyampaikan informasi sebenarnya yang terjadi bagaimana Benny Wenda telah mendapatkan banyak manfaat dari kisah bohong yang disampaikannya ke dunia luar tentang Papua. Dengan memberikan semacam orasi bersama LSM dan bergabung di banyak festival seni dan budaya, Benny Wenda hanya memberikan kisah kebohongan tentang Papua. Keuntungan yang didapatkan Benny Wenda tentu berkaitan erat dengan keberlangsungan hidupnya di Inggris, terutama keuntungan ekonomi bahkan keuntungan politik demi pencapaian ‘pleasure principle’.

Keuntungan ekonomi yang dapat dieksploitasi oleh Benny Wenda adalah dengan cara terhindar dari Uang Wajib Pajak di Inggris karena klaimnya sebagai pencari suaka. Hidup menetap di Inggris tentulah sangat sulit, sehingga tidak ada cara lain selain ‘berjualan’ tentang isu Papua. Melalui penggalangan dana haram bersama LSM berupaya membohongi warga Inggris, agar ia dapat menikmati makan siang gratis dari uang Wajib Pajak Inggris, dan membesarkan keluarganya di Inggris.

Teori Adler tentang Fictional Finalism mengatakan bahwa kehendak seseorang dipengaruhi oleh setiap tindakan mereka dan juga oleh pengalaman di masa lampau yang telah dilalui, yang mana akan mendorong suatu usaha untuk merealisasikan suatu kehendak. Perasaan inferioriti yang terdapat pada seseorang akan menjadi dorongan agar individu mencapai keinginan superioritas.

Benny Wenda yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin free west Papua memiliki sisi psikologis yang dapat memainkan peran sebagai orang licik dengan tampang wajah polos. Yang pada akhirnya banyak orang merasa kasihan dan mendukung dirinya sebagai korban kejahatan dari pemerintah Indonesia. Padahal Benny Wenda cukup cerdik dengan menciptakan pembenaran melalui cerita-cerita hidupnya di masa lalu selama di Papua. Benny Wenda mengklaim sebagai satu-satunya orang yang memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin Papua yang peduli tentang masa depan Papua. Keadaan ini tentu menjadikannya sebagai orang yang superioritas.

Sejalan dengan itu, masyarakat Papua saat ini telah dapat memilah mana yang benar dan salah. Isu-isu Papua sudah bukan merupakan barang aneh yang memang banyak dijual oleh kelompok-kelompok pro Papua Merdeka. Padahal apa yang mereka gambarkan sebenarnya sangat jauh dari kebenaran apa yang terjadi di Papua saat ini.

Artikel asli

Pindah Sekretariat, KNPB Wamena mulai aktif kembali

Perpindahan Markas Sekretariat KNPB Wamena dilaksanakan tanggal 29 Januari 2017 kemarin, Hal ini sesuai dengan hasil rapat pada tanggal 16 Januari 2017 di rumah Kos-kosan (milik kampus STT Direktorat Wamena) Distrik Wamena Kab Jayawijaya.

Simeon Daby (Ketua KNPB Wamena)

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Simeon Daby sendiri dengan diikuti -+ 20 orang simpatisan KNPB wamena. Seperti keterangan yang disampaikan langsung oleh Simeon Daby pada wartawan melalui telepon selulernya pagi tadi.

“Ya memang  kita pindah markas pada tanggal 29 Januari 2017, Markas KNPB yg saat ini berada di wamena akan kita pindahkan ke kampung Abusa Distrik Kurulu”, jelas Simeon.

Setelah ditanyakan persiapan apa saja yang dilakukan oleh pihaknya dalam pelaksanaan perpindahan Markas ini, Simeon menjawab bahwa pihaknya mengerahkan seluruh anggota KNPB Wamena agar saling membantu dalam penyelenggaraan perpindahan Markas ini.

Simeon juga menjelaskan bahwa ada beberapa hasil pertemuan yang telah disepakati yaitu sebagai berikut : pertama menurutnya ialah fokus terhadap perpindahan di Markas yang baru; kedua ialah penggalangan dana guna pembiayaan KNPB pusat untuk lobi-lobi ke luar negeri, dana tersebut bisa meminta pada pejabat Pemerintah Kab. Jayawijaya yang saat ini selalu mendukung mereka dan bisa melalui pedagang asli Papua yang wajib setor sebagian penghasilan mereka pada KNPB; ketiga, himbauan bagi para simpatisan KNPB diharapkan mulai sekarang lebih aktif lagi dalam mendukung perjuangan KNPB dan selalu memperhatikan keamanan dirinya sendiri agar tidak diketahui pihak keamanan serta mengharapkan bagi para simpatisan KNPB terhindar dari penangkapan aparat keamanan; keempat, buat pelanggaran HAM sebanyak-banyaknya agar dunia internasional dapat melihat bahwa pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh aparat NKRI, seperti contoh bunuh orang-orang yang tidak mau bergabung dengan KNPB dan yang tidak mau setor uang mereka pada KNPB.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Simeon Daby (Ketua KNPB Wamena), Melianus (lawan) Wantik (Koordinator Umum KNPB Wamena), Bapak Rince Asso (kepala suku Lapago sekaligus perwakilan dari DAP Lapago), Perwakilan anggota PETAPA dan Para simpatisan KNPB Wamena.

Goliat Tabuni : Tidak ada pembentukan Negara Transisi di Markas Victoria, itu OMONG KOSONG!!!

Telah gagal untuk memerdekakan Papua, ULMWP dan KNPB kembali berusaha melakukan aksi-aksi kebohongan lagi. Kali ini, yang dilakukan ULMWP dan KNPB adalah mencoba membentuk negara transisi. Namun usaha mereka secara tegas ditolak oleh Panglima TPN/OPM, Jenderal Goliat Tabuni dengan alasan, Negara transisi sudah dilakukan dan diakui dunia serta struktur organisasi  pemerintahan sudah ada dalam Kongres TPN OPM Tingginambut.

Goliat Tabuni

Hal itu dibenarkan oleh Jenderal Goliat Tabuni ketika dihubungi melalui telefon oleh redaksi. Menurut Goliat, tidak ada dalam satu negara melakukan dua kali pembentukan negara transisi, dan selain itu dia juga menegaskan bahwa kongres Tingginambut telah sah dan diakui dunia.

“Tidak ada di negara ini melakukan dua kali pembentukan negara transisi. Saya yang buka kongres Tingginambut pertama kali, konggres tingkat tinggi TPN OPM, mereka (KNPB, ULMWP) bentuk kongres tetapi mereka sudah baca proklamasi bintang kejora dimana?,” Tutur Goliat.

Selain itu Goliat juga menjelaskan bahwa sebelumnya kongres yang dilakukan oleh KNPB dan ULMWP di Koyawage telah dianggap gagal.

“Mereka mencoba lagi membentuk negara transisi di Victoria, semua itu omong kosong dan tidak akan di terima PBB. Tiga nama yang diajukan menjadi calon presiden itu, mereka tidak mempunyai idiologi dan landasan negara, mereka itu omong kosong. Semua orang mengenal saya, mereka membuat kongres tetapi setelah dunia lihat dan tidak ada nama saya di dalam maka semua ditolak, mereka ini penipu jual nama saya. Mereka ini tidak tau sejarah, mereka lakukan itu apakah bintang kejora atau keondoan?,” Tanya Goliat.

Goliat melanjutkan, bahwa apabila KNPB dan ULMWP berani membatalkan kongres Tingginambut, berarti Goliat Tabuni akan melakukan hukum lembaga tertinggi untuk menindak lanjuti KNPB dan ULMWP.

“Buctar tabuni, Victor Yeimo dan Seby Sembom itu omong kosong, mereka sudah makan masyarakat punya uang, Gubernur punya uang dan makan uang 16 kabupaten, jadi mereka malu, sehingga buat alasan segala macam, mereka itu DPO,” Ucap Goliat.

Dalam ketersinggungannya, Panglima TPN/OPM Jenderal Goliat Tabuni akhirnya mengeluarkan peryataan resmi yang menolak adanya pembentukan negara transisi, karena negara transisi sudah dibentuk sejak lama.

“Jadi mereka yang bintang kejora ini akan dikubur. Dan mereka yang membentuk negara transisi akan tetap kalah,” Ungkap Goliat.

Artikel asli

Sudah tidak aman, KNPB dari Waena pindah rapat ke Depapre

KNPB mulai menunjukkan aktivitas kembali, biasanya mereka melaksanakan rapat, pertemuan maupun aksi di sekitaran daerah Waena (Perumnas 3 dll), kali ini mereka tampak mulai berhijrah ke wilayah Depapre.

Jayapura-KNPB mulai menunjukkan pergerakannya kembali. Organisasi pendukung Papua Merdeka pimpinan Victor Yeimo ini kembali melaksanakan upaya-upayanya dalam rangka menebar isu dan kebohongan tentang perjuangan Papua Merdeka. Menurut penuturan Kapolres Jayapura AKBP Gustav Urbinas, telah didapatkan informasi dari anggota Polres Jayapura di lapangan bahwa telah terlihat pergerakan lima orang aktivis KNPB dari Asrama Kampung Vietnam menuju ke wilayah Depapre pada Jumat (27/1) pukul 03.00 WIT.

Kapolres Jayapura AKBP Gustav Urbinas

Menurut laporan anggota di lapangan, sekitar pukul 03.00 WIT dini hari tadi, telah terlihat pergerakan lima orang anggota KNPB yang berada di wilayah Asrama Kampung Vietnam. Dilihat dari pergerakannya, mereka menuju ke arah wilayah Depapre.” Kapolres Jayapura, AKBP Gustav Urbinas angkat bicara.

Dari hasil penyelidikan anggota dengan menyamakan wajah yang terlihat tadi malam dengan data kelompok KNPB yang pernah ditahan di Polres Jayapura, maka dapat diketahui identitas kelima orang tersebut sebagai berikut :

1. Maikel Awom.

2. Angki Rumaropen.

3. Patris Wenda.

4. Welius Kogoya.

5. Alfrian Wanimbo

Pada aksi demonya yang terakhir tanggal 19 Desember 2016 lalu, KNPB mendapat pukulan telak oleh gabungan aparat keamanan. Pada hari itu, Gabungan aparat keamanan yang terdiri dari Polresta Jayapura dan Kodim Jayapura telah melaksanakan razia ke Asrama Uncen Perumnas III Waena yang disinyalir sebagai markas, tempat pertemuan dan rapat anggota KNPB wilayah sekitar Jayapura. Dari hasil razia tersebut ditemukan dokumen-dokumen tentang KNPB berikut rencana kegiatan mereka selama tahun 2017 ini. Selain razia di Asrama Uncen, Aparat keamanan juga berhasil menggagalkan dan membubarkan aksi demo KNPB pada hari itu di beberapa titik di Kota dan Kab Jayapura.

Berangkat dari kejadian itu, KNPB merasa tidak aman lagi untuk melakukan aktivitas di sekitaran Asrama Uncen Perumnas III Waena. Mereka khawatir akan diadakan razia maupun inspeksi mendadak oleh aparat kepolisian. Demi lancar, aman dan terjaganya rahasia kegiatan mereka, para aktivis KNPB tersebut melaksanakan manuver dengan melaksanakan pertemuan untuk perencanaan kegiatan mereka di luar wilayah Waena, dan dari informasi yang didapat tadi malam mengarah ke wilayah Depapre.

Informasi terpisah dari dokumen KNPB yang ditemukan pada saat razia tanggal 19 Desember 2016 lalu, bahwa pada triwulan pertama tahun 2017 ini akan dilaksanakan rapat oleh KNPB Jayapura. Di dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai penetapan calon pengganti panglima sdr. Dani kogoya yang telah meninggal di Vanimo tahun 2013 lalu dan rencana pembuatan monumen/tugu di salah satu wilayah di papua untuk mengenang tokoh pejuang yang telah meninggal (contoh : Mako Tabuni, Dani kogoya dll).

Menurut informasi sebelumnya, KNPB dan Fraksi dari ULMWP yang lain akan melaksanakan pertemuan di Markas Victoria PNG pada hari ini (27/1). Terdapat kemungkinan pergerakan tadi malam ada kaitannya dengan pertemuan tersebut. Kemungkinan besar setelah selesai melaksanakan pertemuan di Depapre mereka akan bergeser juga ke Markas Victoria untuk mengikuti pertemuan tersebut.

“Kami tidak akan tinggal diam, saya sudah perintahkan kepada anggota di lapangan untuk mengikuti dan menyelidiki kegiatan mereka di wilayah Depapre. Sesuai perintah Kapolda, kita pastikan tidak ada ruang sedikitpun untuk KNPB di Papua, terutama Kab dan kota Jayapura ini” tegaskan Kapolres Jayapura.

Fiji : Papua adalah bagian dari Indonesia, jangan diganggu gugat lagi

Perdana Menteri Fiji, Josaia Voreqe Bainimarama

Republik Kepulauan Fiji menyatakan bahwa posisi Fiji dalam persoalan Papua adalah mengakui Kedaulatan NKRI dan berkomitmen akan mengajak enam negara di Pasifik Selatan yang kemarin sempat menyerukan isu Papua untuk sepenuhnya mengembalikan persoalan tersebut kepada Pemerintah RI.

Fiji juga menegaskan bahwa tidak akan ikut campur dalam isu Papua. Bagi negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan ini, persoalan tersebut merupakan urusan kedaulatan sebuah negara yang tak bisa diintervensi negara lain. Komitmen itu terjadi dalam pertemuan bilateral antara DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan Perdana Menteri Fiji, Josaia Voreqe Bainimarama. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu dilakukan di sela acara Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-25 di Nadi, Fiji.

Dalam pertemuan ini, Fadli didampingi Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf, Yoseph Umar Hadi dan Desy Ratnasari, Dwi Aroem Hadiatie dan Duta Besar Indonesia untuk Fiji, Gary Rachman Makmun Jusuf.

Beberapa waktu lalu, beberapa negara di kawasan Pasifik terang-terangan mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Ada enam negara yang menyerukan kebebasan bagi Papua Barat yakni Kepulauan Pasifik-Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu. Mereka secara terang-terangan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam Sidang Umum PBB.

Direncanakan Josaia dalam waktu dekat akan bertemu dengan perdana menteri dari negara Solomon Island dan meyakini bahwa salah satu isu yang akan dibawa perdana menteri Solomon Island adalah tentang Papua. Namun, Josaia telah berkomitmen bahwa apapun yang terjadi, Fiji ingin mengembalikan isu itu kepada pemerintah RI. Pemerintah Fiji menginginkan tidak ada campur tangan terhadap kedaulatan masing-masing negara.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon

 “Jadi sikap dari pemerintah Fiji dalam persoalan Papua ini sangat baik dan mendukung pemerintah kita dan mendukung keutuhan wilayah dan integrasi negara Republik Indonesia. Ini yang saya kira harus kita jaga. Sehingga Fiji juga bisa menjadi komunikator bagi kita di negara-negara pasifik selatan,” ujar Fadli.

Selama ini sudah terjalin hubungan baik antara Kepulauan Fiji dan Pemerintah RI dalam berbagai bidang dan kerjasama bilateral.

Artikel asli

Palak Pedagang di Pasar, KNPB Wamena kumpulkan dana untuk Pertemuan Markas Victoria

Simpatisan KNPB Wamena melakukan aksi penggalangan dana dengan meminta-minta kepada pedagang masyarakat asli Papua di Pasar Misi Wouma. Kegiatan penggalangan dana tersebut diprediksi untuk memenuhi kebutuhan untuk Pertemuan di Markas Victoria PNG tanggal 27 Januari mendatang.

Wamena-Senin (23/1) telah didapatkan informasi mengenai kegiatan simpatisan KNPB Wamena di Pasar Misi Wouma dari pedagang yang berjualan di Pasar tersebut. Menurut keterangan yang tealh diberitahukan oleh sakah satu pedagang di Pasar Misi Wouma, sudah sejak hari minggu (22/1) kemarin banyak simpatisan KNPB Wamena yang datang ke Pasar Misi Wouma.

“Dorang su dari minggu kemarin sering datang ke sini, dorang minta uang ke pedagang di sini, dorang bilang akan datang lagi lusa kalo belum sanggup kasih sekarang” Yohanes, salah satu pedagang di Pasar Misi Wouma angkat bicara.

Pasar Misi Wouma Wamena

Menurut penuturan dari Yohanes, Simpatisan KNPB Wamena itu mendatangi semua pedagang asli Papua yang berdagang di Pasar Misi Wouma. Mereka meminta uang sumbangan untuk kegiatan KNPB pada pertemuan di Markas Victoria PNG tanggal 27 Januari yang akan datang. Apabila pedagang tersebut belum bisa memberikan sumbangan saat itu, mereka akan kembali lagi 3 sampai 5 hari kemudian. Dan apabila saat mereka kembali si pedagang belum bisa memberikan sumbangan, mereka mengancam akan merusak dagangan karena dicap sebagai penghianat.

“Dorang ancam tong kalo tong tra bisa kasih sumbangan, berarti tong adalah penghianat, tong tidak dukung Papua Merdeka. Dorang bakal bikin tong pu dagangan rusak” jelas Yohanes.

Selain meminta uang sumbangan, sekelompok orang simpatisan KNPB tersebut terlihat melakukan kegiatan belanja dalam jumlah banyak. Hal itu sangat jelas terlihat, karena orang-orang yang meminta sumbangan dan belanja tersebut menggunakan atribut KNPB (baju atau celana KNPB) dan selalu menyampaikan bahwa mereka dari KNPB. Dari kegiatan yang mereka lakukan, jelas mereka sedang bersiap-siap untuk melaksanakan kegiatan yang besar sehingga membutuhkan banyak uang dan bahan makanan.

Sungguh tidak terpuji apa yang dilakukan KNPB Wamena tersebut, demi kepentingan kelompok mereka sendiri, mereka tega memeras saudaranya sendiri. Para pedagang Pasar Misi Mouwa telah bekerja dan berusaha berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, tapi KNPB dengan enak nya memeras dan mengancam merusak barang dagangannya.

Mau bentuk Pemerintahan Transisi??? Apalagi kebohongan Benny Wenda ini...

Benny Wenda

Setelah lelah dengan upayanya untuk memasukkan ULMWP menjadi anggota tetap MSG yang selalu menemui kegagalan, Benny Wenda dkk (ULMWP) akhirnya melakukan manuver. Pada tanggal 27 Januari 2017 mereka akan mengadakan pertemuan di Markas Victoria PNG dengan agenda utama membentuk Pemerintahan Transisi West Papua.

Telah didapatkan informasi dari pihak Kepolisian dan pihak Bandara Sentani mengenai kedatangan beberapa simpatisan KNPB dari wilayah pegunungan ke Jayapura antara lain sebagai berikut :

1.                  Yotam Tabuni (KNPB Lanny Jaya)

2.                  Oktovianus Tabuni (KNPB Lanny Jaya)

3.                  Wene Wolok Hiluka (KNPB Baliem)

4.                  Waris Wetipo ( KNPB Baliem)

5.                  Melianus Yaluock Wantik alias Melawan Wantik alias Yaluock Molama (Humas KNPB selaku Komisi Diplomasi KNPB Pusat sebagai Koordinator lapangan dan Ketua Tim ULMWP wilayah adat Lapago)

6.                  Beberapa simpatisan lainnya yang belum dapat diidentifikasi.

Tercatat kedatangan mereka di Jayapura tidak dalam satu rombongan, mulai datang sejak tanggal 22 Januari 2017 hingga tanggal 23 Januari 2017 kemarin, dan mungkin akan berdatangan lagi sampai dengan mendekati hari pelaksanaan rapat. Sementara simpatisan yang sudah datang bermalam di Asrama Nayak 2 Tanah Hitam dan Sekretariat KNPB Pusat.

Pertemuan tanggal 27 Januari 2017 di Markas Victoria PNG tersebut akan dihadiri oleh 3 fraksi ULMWP (PNWP, WPNCL, NFRPB) dan KNPB sebagai  media dengan dua agenda utama yaitu Penyusunan Pemerintahan transisi West Papua, dan menanggapi surat Perintah Operasi (PO) dari Goliat Tabuni dan Mathias Wenda.

Dalam penyusunan Pemerintah Transisi tersebut mereka akan memilih pejabat-pejabat pemerintahan mulai dari Presiden hingga kabinet-kabinet nya. Tiga nama yang diajukan menjadi Presiden adalah BENNY WENDA (Jubir ULMWP), BUKHTAR TABUNI (Ketua PNWP) dan OTTO MOTE (Sekjen ULMWP).

Dengan diketahuinya informasi dan rencana pertemuan ini, pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak bandara dan perbatasan akan melaksanakan sweeping terhadap pergerakan mereka. Aparat kepolisian akan menyiagakan personelnya dan melaksanakan penyelidikan sebagai antisipasi rapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2017 besok.

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw

“Mulai tahun 2017 ini, kita tidak akan memberikan ruang bagi KNPB dan antek-anteknya. Saya mau sungguh-sungguh tangani mereka” tegas Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw.

Artikel terkait :

 Tidak ada ruang gerak bagi KNPB di Dunia terlebih di Papua

 Komisi I DPR RI desak pemerintah untuk tidak tegas OPM

Siapakah Pejuang Wanita Papua???

Herlina Kasim mungkin satu-satunya perempuan Indonesia di jaman modern yang paling berani dan bisa dijadikan “role model” bagi remaja-remaja jaman sekarang, terutama putri-putrinya. Bagaimana tidak ? Di tahun 1963-an Herlina yang waktu itu mungkin umurnya masih belasan, setara anak SMA jaman sekarang, sudah berani diterjunkan di hutan rimba dan rawa buas di Pulau Irian, dalam rangka merebut Irian Barat dari tangan Belanda (FYI, seluruh Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 1945, diakui kemerdekaannya oleh dunia internasional Desember 1949, kecuali wilayah Irian Barat yang masih dikuasai Belanda sampai tahun 1962).

Herlina pun bergabung dengan pasukan RPKAD (Kopassus sekarang) bersama Letnan dr. Ben Mboy dan Letnan Benny Moerdhani. Dan Herlina Kasim adalah pasukan cewek pertama yang terjun di hutan belantara Irian Barat, mungkin dekat dengan kota Merauke sekarang.

Atas keberanian Herlina Kasim, sepulang Herlina ke Jakarta, Presiden RI Ir. Soekarno pun memberinya hadiah berupa emas yang berbentuk seperti “kendi kecil” yang disebut “pending” yang beratnya sekitar 1-2 kg (untuk jelasnya berapa berat pending emas tersebut, tanyalah pada ahlinya). Sejak itu, namanya menjadi “Herlina Kasim, si Pending Emas”

Herlina Kasim (wanita)

Beliau adalah salah satu pejuang perempuan yang terlibat langsung dalam operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) dalam Komando Mandala yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto. Operasi ini atas perintah langsung dari Presiden Pertama Indonesia Bapak Ir. Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di kota Yogyakarta yang isinya :

1. Gagalkan berdirinya negara Boneka Papua bentukan Belanda.
2. Kibarkan sang Merah Putih di Irian Jaya tanah air Indonesia.
3. Bersiap melaksanakan mobilisasi umum.

Trikora muncul karena adanya kekecewaan dari pihak Indonesia yang terus-terusan gagal dalam upaya diplomasi melalui beberapa perundingan dengan Negara Belanda untuk mengembalikan Irian Barat yang secara sepihak yang diklaim oleh Belanda bahwa itu adalah wilayahnya.

Ketika pada tahun 1961 Presiden Ir. Soekarno mengobarkan semangat Trikora, Herlina pada waktu itu berada di Maluku sebagai pendiri Mingguan Karya yang berkantor di Ternate, karena inilah hati dan jiwa Herlina merasa terpanggil dan mendaftar sebagai salah seorang sukarelawati di wilayah Kodam XIV Pattimura yang sekarang menjadi Kodam XVI/Pattimura.

Kodam Pattimura merupakan salah satu bagian dari Komando Mandala dan operasi Trikora, oleh karena itu Herlina pun diterjunkan untuk melakukan operasi infiltrasi dan operasi gerilya di rimba belantara Irian Barat bersama 20 orang sukarelawan.

Herlina Kasim (wanita di tengah)

Setelah beberapa kota penting di Irian Barat berhasil dikepung operasi-operasi infiltrasi termasuk dengan penerjunan Herlina, akhirnya sekutu-sekutu belanda mengetahui hal tersebut bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan “New York Agreement”. Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah Republik Indonesia. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian Barat menjadi provinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya namun sekarang telah diubah lagi menjadi Papua.

Herlina dilahirkan di Malang, Jawa Timur, pada tanggal 24 Februari 1941. Pendidikan SD di Malang (1953), SMP di Jakarta (1956), SMA di Jakarta (1959), Pendidikan Militer Korps Wanita Angkatan Darat (1963-1964), Pendidikan Atase Pers Departemen Luar Negeri. Riwayat pekerjaannya ialah sebagai Pegawai Departemen Pertanian di Jakarta (1955-1956), Anggota Militer Korps Wanita Angkatan Darat (1964), Pegawai Departemen Luar Negeri (1964), diperbantukan Departemen Luar Negeri untuk Operasi Khusus, Komandan Batalyon Sukarelawati Dwikora (1964). Bersama para pejuang Trikora, Herlina dianugerahi tanda jasa oleh Presiden Ir. Soekarno berupa Pending Emas, sebuah ikat pinggang dari emas murni seberat 500 gram plus uang Rp. 10 juta. Tetapi semua hadiah itu ditolaknya karena katanya “Saya berjuang untuk bangsa dan negara, bukan mencari hadiah.

Artikel asli

Terobosan baru KNPB untuk menipu masyarakat Papua

Demo KNPB tanggal 19 Desember 2016 yang digagalkan oleh aparat Kepolisian

Sudah lebih dari 3 tahun sejak 2013, ULMWP berkali-kali membohongi masyarakat Papua dengan janji-janji status keanggotaan penuh dalam MSG. Namun pada kenyataannya, hal tersebut hanyalah alasan KNPB dan ULMWP untuk terus mendapatkan dukungan dan dana bagi aksi demo serta memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pasalnya seperti kita ketahui bersama anggota KNPB seluruhnya adalah pengangguran.

Tidak mau kehilangan dana, kali ini KNPB membuat cara penipuan baru dengan menggelar rapat bertemakan Kebangkitan Papua dengan dalih memberikan dukungan bagi Lukas Enembe agar menjadi Gubernur Provinsi Papua kembali pada periode berikutnya.

Rapat yang diadakan hari Jumat 6 Januari 2017 di Perumnas 2 Waena, Jayapura tersebut dilakukan secara tertutup dan diketuai oleh Albert Wanimbo yang pernah menjadi juru bicara KNPB pada tahun 2012. Rapat tersebut hanya diikuti oleh seratusan orang ini terdiri dari simpatisan KNPB dan beberapa masyarakat sekitar Perumnas 2.

Masyarakat yang sudah mulai muak dengan penipuan penipuan yang dilakukan oleh KNPB mencium adanya praktek politik kepentingan yang disuarakan Albert Wanimbo. Rapat tersebut dinilai terlalu melebih-lebihkan Lukas Enembe sehingga jelas terlihat hanya menginginkan sesuatu atau memanfaatkan jabatan Gubernur untuk mengumpulkan dukungan masyarakat.

Beberapa masyarakat Papua yang mengikuti rapat memberikan keterangan bahwa rapat tersebut merupakan akal-akalan KNPB untuk mengumpulkan massa agar ke depan dukungan terhadap KNPB yang saat ini sudah sangat berkurang tidak terlihat.

Telah tersebar luas fakta mengenai Albert Wanimbo yang belakangan mendukung aksi demo KNPB secara terang-terangan antara lain memberikan dana dan meminjamkan kendaraan dinasnya.

Alberto Gonzales Wanimbo S.IP (tengah), Ketua relawan

Dari sinilah masyarakat Papua mulai berpikir kembali untuk mempercayai KNPB. Masyarakat yang ingin tanah Papua damai selalu terganggu akibat aksi demo KNPB yang selalu berujung anarkis. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat Papua malah dihamburkan untuk demo dan kepentingan beberapa kelompok saja.

Stop tipu kami, masyarakat ingin Papua menjadi tanah damai tanpa kerusuhan dan konflik yang diciptakan oleh KNPB. Masyarakat Papua ingin maju dan tumbuh besar sejajar dengan kota-kota lain di Indonesia.

Sekarang saatnya membuka lembaran baru, belajar dan bekerja membangun Papua tanpa menghiraukan hasutan-hasutan KNPB yang selalu menipu masyarakat Papua untuk ikut menciptakan kekacauan di Tanah Papua yang kita cintai ini.

Cristhian Yarangga, Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jayapura.

Palang Jalan, KNPB Wamena cari uang untuk pindah Sekretariat

Ketua KNPB Wamena, Simeon Daby

 Beginilah cara KNPB mencari dana untuk setiap aksi dan kegiatan mereka. KNPB dikenal sebagai organisasi yang vokal menyuarakan Papua Merdeka, tapi sebenarnya mereka sendirilah yang belum merdeka, mereka belum memerdekakan pikiran mereka sendiri untuk memperbaiki diri dan keluarga mereka. Bukannya bekerja mencari uang, mereka malah berdemo untuk mencari uang. Parahnya lagi, jika tidak ada uang untuk demo mereka malah palang-palang jalan untuk dapatkan dana.

baca juga : Mata Pencaharian KNPB adalah Demo, tra ada Uang, tra ada Demo

Sungguh ironis perilaku yang dilakukan oleh aktivis dan simpatisan KNPB, bertolak belakang sama sekali dengan setiap apa yang mereka ucapkan. Mereka berteriak-teriak di jalan menyuarakan Papua agar merdeka dan lepas dari NKRI seakan-akan mereka dalam kondisi terjajah oleh pemerintah Indonesia. Padahal sebenarnya justru merekalah yang merebut kemerdekaan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Dengan demo-demo yang mereka lakukan mereka telah merebut kebebasan orang untuk beraktivitas, belajar, bekerja, belanja, menggunakan fasilitas umum dan merebut rasa aman dan nyaman orang-orang disekitarnya.

Lelah karena setiap aksi dan demo mereka selalu diketahui, digagalkan dan dibubarkan oleh aparat keamanan gabungan TNI dan Polri, KNPB Wamena berencana memindahkan sekretariat mereka ke kampung Abusa Distrik Kurulu. Hal tersebut dinyatakan pada rapat yang dipimpin oleh Simon Daby (Ketua KNPB Wamena) di rumah kos-kosan (milik kampus STT Direktorat Wamena ) jalan sangger Kampung Distrik Wamena Kab Jayawijaya tanggal 16 Januari 2017 lalu.

baca : KNPB dan PRD Wamena kecewa, mereka tentang dan lawan ULMWP

Dalam rapat tersebut dijelaskan oleh Simeon Daby bahwa proses perpindahan Sekretariat KNPB wamena harus dilaksanakan secara tertutup, agar pihak aparat keamanan (Polres Jayawijaya) tidak mengetahui proses perpindahan dan tempat yang menjadi Sekretariat baru.

“Tujuan tong pindah Sekretariat ke kampung Abusa Distrik Kurulu supaya aparat tidak tahu tong pu kegiatan dan rapat, jadi tong sampai ketahuan waktu pindah sekretariat,” penjelasan Simeon Daby pada peserta rapat.

Perpindahan sekretariat KNPB Wamena yang semula di jalan irian atas (belakang tongkonan) ke kampung Abusa Distrik Kurulu akan dilakukan pada tanggal 29 Januari 2017. Untuk hal itu, pihak KNPB akan melakukan aksi penggalangan dana, waktu dan tempatnya akan ditentukan H-3 dari pelaksanaan. Aksi penggalangan dana tersebut berupa demo dan melakukan pemalangan jalan. Dengan melaksanakan demo dan pemalangan jalan diharapkan setiap orang yang datang dan melewati jalan tersebut akan memberikan uang di kardus yang telah disediakan pihak KNPB agar demo segera selesai dana jalan dapat digunakan kembali. Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk pembuatan sekretariat yang baru.

“Seperti biasa besok-besok tong bawa kardus, sambil demo tong palang-palang jalan, biar mobil dan motor yang lewat kasih uang. Tong pu uang itu buat bikin Sekretariat baru.” Jelasnya.

Pernyataan Perang Goliat? Tidak perlu ditanggapi, dia sudah tua dan sakit-sakitan

Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Teguh Pudji Rahardjo menyebutkan pernyataan ultimatum perang yang dinyatakan oleh Goliat Tabuni, salah satu pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Puncak Jaya itu diduga terkait indikasi dukung-mendukung dalam kelompok OPM pada Pilkada di Puncak Jaya.

“Pernyataan itu malahan kami indikasikan sebagai bentuk saling mendukung kandidat dalam pilkada setempat di dalam kelompok Goliat. Situasi di Puncak Jaya atau wilayah lain, aman-aman saja,” jelasnya kepada Papuappost. Kodam Cenderawasih juga mengklaim tak mendapatkan surat ataupun sejenisnya yang menyatakan perang dari kelompok OPM itu. “Kalau menyatakan perang ya ke kami, bukan ke media. Kami tak menerima langsung pernyataan yang tak bisa dipertanggung jawabkan ini,” ungkapnya.

Bagi Kodam Cenderawasih, Goliat Tabuni adalah masyarakat biasa yang wajib dilindungi dan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membangun daerahnya. Walaupun Goliat memiliki anggota atau anak buah yang sudah bergabung dengan NKRI, Kodam Cenderawasih masih menunggu Goliat untuk turun gunung dan bergabung dengan pemerintah.

“Enumbi itu kan pengawalnya. Enumbi sudah menyerahkan diri ke NKRI dan bergabung membangun daerahnya. Untuk pernyataan perang tersebut, ya kami ketawa saja lah. Tak perlu ditanggapi itu. Kami yang dilatih perang saja, justru ingin perang dengan pembangunan, artinya membuka keterisolasian Papua dengan pembangunan,” ucapnya.

Kodam Cenderawasih mengaku walau sejumlah anak buahnya sudah menyerah dan bergabung dengan NKRI, kelompok Goliat Tabuni masih memiliki kekuatan senjata, walaupun kekuatannya sangat kecil. “Goliat itu sudah tua dan sakit-sakitan, kami ga perlu tanggapi dia lah,” kata Teguh.

Artike asli

PERNYATAAN PANGLIMA TERTINGGI OPM JENDRAL GOLIAT TABUNI !!!

Goliat Tabuni dengan tegas membantah pernyataan tentang Perang melawan Indonesia. Bahkan Goliat Tabuni tidak mengakui Panglima Kodap dan Kodap-Kodap baru tanpa persetujuan darinya seperti yang telah diumumkan oleh Lekagak Telenggen di media. Goliat Tabuni hanya mengakui 21 Kodap yang awal dibentuk.

Dalam rekaman wawancara Goliat Tabuni dengan BBC London ini, disebutkan pula bahwa Goliat Tabuni sama sekali tidak mendukung ULMWP menjadi anggota MSG, bahkan dirinya tidak mengakui organisasi yang bernama KNPB. Menurutnya, KNPB hanya anak-anak baru lahir, tidak tahu apa-apa, justru malah mengacaukan apa yang sudah ada selama ini di Papua.

Dengar dan simak rekaman wawancara langsung dengan Goliat Tabuni oleh BBC London di bawah ini...

Link Video serupa...
Goliat Tabuni bantah pernyataan Perang melawan Indonesia
Lekagak Telenggen beda pahan dengan Goliat Tabuni

Tujuh Point Pernyataan Goliat Tabuni di Kuyawage tanggal 19 Desember 2016 adalah BOHONG !!!

Tanggal 8 Januari 2017 telah tersebar di media sosial tentang 7 point pernyataan Goliat Tabuni yang salah satu nya menyatakan Perang melawan militer Indonesia. Setelah dikonfirmasi langsung kepada Goliat Tabuni, Goliat Tabuni menyatakan tidak pernah mengeluarkan statement itu. Goliat menuduh Lekagak Telenggen dan teman-temannya yang mengeluarkan pernyataan itu dan mengatasnamakan dirinya (Goliat Tabuni). Dalam rekaman wawancara langsung dengan Goliat Tabuni ini disebutkan pula bahwa Lekagak berusaha merebut jabatan Panglima Tinggi OPM dari Goliat Tabuni dan menjelek-jelekkan Goliat dari belakang. Dengar dan simak rekaman wawancara ini...

Pergerakan Papua Merdeka telah terpecah, Lekagak Telenggen kini tidak sejalan lagi dengan Goliat Tabuni, mereka sudah tidak sepaham tentang pergerakan papua merdeka. Bahkan disebutkan dalam wawancara khusus ini bahwa tidak perlu dengar lagi kata-kata Goliat Tabuni, karena Goliat sudah tua dan otak terbelakang. untuk lebih jelasnya, dengar dan simak rekaman wawancara khusus dengan Lekagak Telenggen ini.

Enden Wanimbo “Panglima Tertinggi OPM adalah Puron Wenda, bukan Goliat Tabuni”

Panglima OPM wilayah Lapago, Enden Wanimbo

Enden Wanimbo geram atas sikap Goliat Tabuni yang membantah berita tentang pernyataan perang terhadap Indonesia. Enden berpendapat bahwa Goliat Tabuni sudah tidak sejalan lagi dengan ideologi dan simbol awal Papua merdeka.

Hal ini bermula saat Sebby Sambom, Juru Bicara Internasional OPM, merilis siaran pers sang Panglima Tertinggi, Jenderal Goliat Tabuni, mengenai ancaman perang terbuka terhadap militer Indonesia pada 19 Desember 2016. Berita tersebut dimuat oleh media online Gatra pada Minggu (8/1) kemarin.

Panglima OPM wilayah Lapago, Enden Wanimbo, membela langkah atau inisiatif Sebby sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua. Dia justru mencemooh Goliat yang, menurutnya, mulai melenceng dari garis perjuangan OPM.

Dihubungi terpisah, Enden Wanimbo mengakui juga tak mengetahui siaran pers tentang rencana menyerang Indonesia, tetapi dia memahami langkah Sebby sebagai bagian dari perjuangan.

Enden menuding Goliat sudah mengubah ideologi dan simbol gerakan yang bertentangan dengan garis perjuangan Papua Merdeka. "Itu yang kami tidak setuju dengan orang tua Goliat Tabuni; dia ubah ideologi dan simbol-simbol perjuangan," ujarnya.

Kalau ada pernyataan akan berencana menyerang Indonesia, kata Enden, bisa saja itu pernyataan OPM di wilayah lain tapi sebenarnya satu tujuan. "Ya, musuh kami bersama adalah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan kami siap perang terbuka dengan militer indonesia," katanya.

Puron Wenda

Enden juga mengklaim bahwa sekarang yang menjabat Panglima Tertinggi OPM adalah Puron Wenda. "Sekarang Puron yang Panglima semua wilayah OPM. Goliat Tabuni hanya pegang wilayah Tingginambut, sedangkan saya wilayah Lapago," ujarnya.

Komisi I DPR RI desak Pemerintah tidak tegas OPM

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Pemerintah Indonesia harus lebih tegas terhadap kelompok apapun yang sudah tegas dan jelas menyatakan makar kepada NKRI, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Kami ingin dari Komisi I menghimbau kepada pemerintah untuk bisa lebih tegas lagi kepada OPM dan kelompok yang sudah tegas makar kepada NKRI, ini lebih perlu untuk ditindak karena sudah masuk ke ranah pidana bukan hanya statement,” jelas Sukamta Rabu (11/1).

Sukamta menilai ada tiga persoalan utama yang menyebabkan OPM termasuk dalam kelompok yang jelas berbuat makar di NKRI. Pertama, terkait dengan pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne, Australia.

 

Kedua, adanya pembakaran bendera Merah Putih oleh OPM yang bahkan di jejaring media sosial video YouTube dan masih dibiarkan oleh pemerintah. Ketiga, adalah adanya perencanaan makar oleh OPM.

“Jangan sampai yang nyata makar dibiarkan, sementara ada orang yang baru dianggap punya rencana makar sudah ditindak. Jadi saya kira perlu tegas terhadap siapapun yang menindak NKRI,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Diketahui, pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne tersebut dilakukan pada Jumat 6 Januari 2017 silam. Terjadi penerobosan (trespassing) oleh seseorang ke kantor perwakilan politik Indonesia di negeri Kangguru tersebut untuk mengibarkan Bendera Bintang Kejora OPM.

Selain itu, anggota OPM pada juga menayangkan video pembakaran bendera Merah Putih yang diunggah di youtube pada 26 Mei 2016 silam. Bahkan, Pimpinan Panglima Tinggi OPM Goliath Tabuni pada Minggu (8/1) silam telah menyatakan siap perang dengan militer Indonesia untuk Papua Merdeka.

Artikel asli

Goliat sudah Tua, mustahil nyatakan Perang

Goliat Tabuni

Telah beredar kabar bahwa Panglima Organisasi Papua merdeka (OPM) Goliat Tabuni menyatakan perang dengan Indonesia seperti yang dimuat oleh media online Gatra, Minggu 8 Januari 2017. Tetapi hal tersebut tidak beralasan dan tidak terbukti.

Seperti yang telah kita ketahui, Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM), Goliat Tabuni diyakini sudah tak memiliki kekuatan ataupun anak buah yang membahayakan. Walaupun masih memiliki pengikut, namun pergerakan Goliat Tabuni untuk perjuangan Papua merdeka dianggap makin tak terdengar lagi.

Pastor Yohanes Jonga

"Goliat itu sudah tidak berbahaya dan tua. Umurnya sekitar sekitar 60-an tahun. Saya pikir tak mungkin Goliat akan eksis lagi. Apalagi Goliat sudah tak dapat lagi bergerak banyak," ucap salah satu tokoh agama, Pastor Yohanes Jonga kepada GATRAnews, Selasa (10/1).

Menurut Jonga, justru kelompok OPM yang berbahaya saat ini adalah Puron Wenda dan Enden Wanimbo yang bermarkas di Kabupaten Lanny Jaya. Pastor yang mendapatkan penghargaan Yap Thiam Hien 2009 lalu ini juga menyebutkan bahwa kekuatan OPM saat ini terus pecah dan mengecil. Apalagi diantaranya kelompok OPM sudah kesulitan untuk memberikan dukungan satu dengan yang lainnya.

Menurut Jonga, situasi Papua saat ini aman dan dirinya tak mendengar adanya isu bahwa Goliat akan menyatakan perang dengan kekuatan 7 Kodap. "Jika ada informasi yang menyebutkan Goliat menyatakan perang, saya rasa itu sangat mustahil. Apalagi banyak isu yang menyebutkan Goliat dan kelompoknya sudah bergabung dengan pemerintah. Ultimatum perang itu isu bohong! Apalagi Goliat yang menyatakan hal tersebut," terangnya.




Artikel asli

Mata Pencaharian KNPB adalah Demo, tidak ada dana, tidak ada Demo

Berkumpul dan berteriak-teriak seperti orang yang tertindas untuk menyuarakan kebenaran, tetapi aslinya hanya sandiwara untuk mendapatkan uang. KNPB sering kali membuat Demo yang bertujuan untuk memisahkan Papua dari NKRI. Dalam setiap Demo nya mereka bilang bahwa mereka tertindas dan telah dirampas Hak Asasinya, selain itu mereka bertingkah seolah-olah mereka tidak takut dan rela mati untuk menyuarakan hal tersebut. Apakah benar seperti itu?

Mari kita pikir kembali, jika benar apa kata mereka kalau hak asasi mereka telah dirampas, lalu bagaimana caranya mereka masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan demo berulang-ulang. Jika memang benar Hak Asasi mereka telah dirampas, mereka pasti tidak akan pernah bisa melaksanakan demo, kalaupun bisa itu pun hanya sekali karena selanjutnya pasti mereka akan diamankan oleh aparat pemerintah. kenyataannya, aparat pemerintah selalu membubarkan demo mereka dengan cara baik-baik yang manusiawi, tapi sayang cara manusiawi yang dilakukan aparat pemerintah malah dimanfaatkan untuk KNPB untuk melakukan Demo kembali.

Dalam setiap Demonya KNPB seolah-olah rela berkorban dan mati untuk menyuarakan aspirasi mereka, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Demo yang mereka buat bisa terlaksana jika ada dukungan dananya, kalau tidak dana mereka pun enggan bergerak. Sudah rahasia umum bahwa setiap demo, personel yang datang diberi uang dan makan, jika tidak ada uang dan makan maka tak ada satupun orang yang mau datang dan bergabung. Kini Demo bagi mereka diibaratkan sebagai pekerjaan dan salah satu sarana untuk mencari uang dan makan.

Miris kita melihat apabila salah satu penyokong dana dari organisasi ilegal yang ingin Papua lepas dari pangkuan NKRI ialah dari oknum PNS Pengkhianat Negara dari Pemerintah Provinsi Papua bernama Albert Wanimbo yang nota benenya ikut turut serta membangun Papua malah dirinya menjadi salah satu penyokong dana bagi organisasi separatis ini.

Akibat dari oknum PNS Albert Wanimbo yang menjadi salah satu penyokong dana bagi KNPB ini sedang mengikuti Pilkada di Kab. Mamberamo Tengah sehingga yang bersangkutan tidak dapat lagi memberikan sokongan dana guna demo yang dilaksanakan KNPB untuk sementara waktu. Seperti kita ketahui bersama dana untuk kampanye menjadi Bupati Mamberamo Tengah sangatlah besar.

Sekjen PBB Bantah Terima Laporan HAM Papua, Separatis OPM Lakukan Kebohongan

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric

Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali membuat ulah, dengan menipu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). OPM menyebutkan dan berkoar-koar bahwa telah mengirimkan sebuah laporan resmi terkait pelanggaran HAM berat yang dilakukan Indonesia di Papua kepada PBB. Namun, hal ini dengan tegas dibantah PBB dengan menyebutkan tak pernah ada satu lembarpun laporan yang dikirimkam kelompok separatis itu kepada mereka.

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric menyatakan pihaknya tidak pernah menerima dokumen mengenai laporan hak asasi manusia (HAM) dari kelompok anti pembangunan Papua. Hal itu disampaikan Dujarric dalam press briefing di markas PBB di New York, Rabu 1 Juni.

“Sekjen PBB tidak pernah menerima dokumen apa pun terkait laporan HAM Papua,” tegas Dujarric sebagaimana disampaikan keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI dan situs resmi PBB, Kamis (2/6/2016).

Pernyataan jubir PBB tersebut disampaikan terkait informasi yang beredar yang mengklaim Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon telah menerima laporan pelanggaran HAM di Papua dari perwakilan OPM.

Dokumen tersebut dilaporkan diserahkan Ketua Asosiasi Lembaga Non-Pemerintah Kepulauan Pasifik (PIANGO) Emele Duituturaga kepada Sekjen Ban Ki-moon pada kesempatan World Humanitarian Summit yang berlangsung pada 23 sampai 24 Mei di Istanbul, Turki.

Dujarric juga mengklarifikasi bahwa Sekjen PBB tidak pernah melakukan atau mengagendakan pertemuan dengan perwakilan Papua Barat dalam KTT di Turki seperti yang diinformasikan oleh kelompok anti pembangunan Papua tersebut.

Pemerintah Indonesia melihat informasi tersebut sebagai salah satu dari sekian banyak kebohongan kelompok anti pembangunan Papua kepada publik. Sebelumnya, foto bersama Sekjen PBB yang dilakukan secara singkat dan tidak terjadwal di sela pertemuan di Turki telah diklaim sekelompok organisasi sebagai sebuah kesempatan penyerahan laporan mengenai situasi HAM di Papua.

Hingga kini kelompok  separatis OPM terus melakukan propaganda dan agitasi untuk merusak citra Indonesia di mata dunia. OPM dengan bantuan dan sokongan dana dari sejumlah negara Barat yang menginginkan Papua lepas dari kedaulatan Indonesia, menjadikan masalah HAM sebagai senjata ampuh mereka dalam menarik simpati dunia.

Indonesia menurut mereka telah melakukan pembantaian di Papua dengan korban hingga ratusan ribu. Selain itu Indonesia juga dituduh melakukan politik isolasi dengan menghalangi pers mengunjungi Papua. Tapi semua tuduhan tersebut hingga kini tak pernah terbukti satupun. Sejumlah negara yang penasaran dengan kondisi Papua bahkan telah melakukan kunjungan ke wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Artikel asli